Proses Nikah

Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum, segala sesuatu yang bersangkut paut dengan penduduk harus dicatat, seperti halnya kelahiran, kematian termasuk juga perkawinan. Perkawinan termasuk peristiwa erat kaitannya dengan masalah kewarisan, kekeluargaan sehingga perlu dicatat untuk menjaga agar ada tertib hukum.

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mempunyai kedudukan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia (UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun 1954) sampai sekarang PPN adalah satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama Islam dalam wilayahnya. Untuk memenuhi ketentuan itu maka setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan PPN, karena PPN mempunyai tugas dan kedudukan yang kuat menurut hukum, ia adalah Pegawai Negeri yang diangkat oleh Menteri Agama pada tiap-tiap KUA Kecamatan.

Oleh karena itu masyarakat dalam merencanakan perkawinan agar melakukan persiapan-persiapan sebagai berikut :

1. Masing-masing calon mempelai saling mengadakan penelitian apakah mereka saling cinta/setuju dan apakah kedua orang tua mereka menyetujui/merestuinya. Ini erat kaitannya dengan surat-surat persetujuan kedua calon mempelai dan surat izin orang tua bagi anak yang belum berusia 21 tahun .
2. Masing-masing berusaha meneliti apakah ada halangan perkawinan baik menurut hukum munakahat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Untuk mencegah terjadinya penolakan atau pembatalan perkawinan).
3. Calon mempelai supaya mempelajari ilmu pengetahuan tentang pembinaan rumah tangga hak dan kewajiban suami istri dsb.
4. Dalam rangka meningkatkan kualitas keturunan yang akan dilahirkaan calon mempelai supaya memeriksakan kesehatannya dan kepada calon mempelai wanita diberikan suntikan imunisasi tetanus toxoid di Puskemas setempat.

A. Pemberitahuan Kehendak Nikah

Setelah persiapan pendahuluan dilakukan secara matang maka orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada PPN yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan.

Pemberitahuan Kehendak Nikah berisi data tentang nama kedua calon mempelai, hari dan tanggal pelaksanaan akad nikah, data mahar/maskawin dan tempat pelaksanaan upacara akad nikah (di Balai Nikah / Kantor atau di rumah calon mempelai, masjid, gedung dll). Pemberitahuan Kehendak Nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai, wali (orang tua) atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan :

I. Perkawinan Sesama WNI

1.      Foto Copy KTP, KK, Akte Kelahiran, Ijazah untuk calon Penganten (caten) masing-masing 1 (satu) lembar.

2.      Surat pernyataan belum pernah menikah (masih gadis/jejaka) di atas segel / materai bernilai cukup diketahui RT, RW dan Kepala Desa/Lurah setempat.

3.      Surat keterangan untuk nikah dari Desa/Kelurahan setempat yaitu Model N1, N2, N4, baik calon Suami maupun calon Istri.

4.      Pas photo caten ukuran 2x3 masing-masing 4 (empat) lembar, 4 X 6 masing-masing 1 (satu) lembar, dan bagi anggota TNI / POLRI berpakaian dinas.

5.      Bagi yang berstatus duda / janda harus melampirkan Surat Talak / Akta Cerai dari Pengadilan Agama, jika Duda/Janda mati harus ada surat keterangan kematian dan surat Model N6 dari Kepala Desa/Lurah setempat.

6.      Dispensasi dari Pengadilan Agama bagi :

1. Caten Laki-laki yang umurnya kurang dari 19 tahun;
2. Caten Perempuan yang umurnya kurang dari 16 tahun;
3. Laki-laki yang mau berpoligami.

7.      Ijin Orang Tua (Model N5) bagi caten yang umurnya kurang dari 21 tahun baik caten laki-laki/perempuan.

8.      Bagi caten perempuan yang tempat tinggalnya bukan di wilayah Kec. Grabag 1, harus ada surat Rekomendasi Nikah dari KUA setempat.

9.      Bagi anggota TNI/POLRI dan Sipil TNI/POLRI harus ada Izin Kawin dari Pejabat Atasan / Komandan yang berwenang.

10.  Bagi caten perempuan yang akan melangsungkan pernikahan ke luar wilayah Kec. Grabag 1 harus ada Surat Rekomendasi Nikah dari KUA Kec. Grabag 1

11.  Kedua caten mendaftarkan diri ke KUA Kec. Grabag 1 sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja dari waktu melangsungkan Pernikahan. Apabila kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, harus melampirkan surat Dispensasi Nikah dari Camat

12.  Bagi WNI keturunan, selain syarat-syarat tersebut dalam poin 1 s/d 10 harus melampirkan foto copy Akte kelahiran dan status kewarganegaraannya (K1).

II. Perkawinan Campuran

1.    Akte Kelahiran/Kenal Lahir

2.    Surat tanda melapor diri (STMD) dari kepolisian

3.    Surat Keterangan Model K II dari Dinas Kependudukan (bagi yang menetap lebih dari

     Satu tahun)

4.    Tanda lunas pajak bangsa asing (bagi yang menetap lebih dari satu tahun)

5.    Keterangan izin masuk sementara (KIMS) dari Kantor Imigrasi

6.    Foto Copy Pasport

7.    Surat Keterangan dari Kedutaan/perwakilan Diplomatik yang bersangkutan.

8.    Semua surat-surat yang berbahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa

     Indonesia oleh penterjemah resmi.

B. Pemeriksaan Nikah

PPN yang menerima pemberitahuan kehendak nikah meneliti dan memeriksa berkas –berkas yang ada apakah sudah memenuhi syarat atau belum, apabila masih ada kekurangan syarat maka diberitahukan adanya kekurangan tersebut. Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikahnya yang dituangkan dalam Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB).

Jika calon suami/istri atau wali nikah bertempat tinggal di luar wilayah KUA Kecamatan dan tidak dapat hadir untuk diperiksa, maka pemeriksaannya dilakukan oleh PPN yang mewilayahi tempat tinggalnya. Apabila setelah diadakan pemeriksaan nikah ternyata tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik menurut hukum munakahat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka PPN berhak menolak pelaksanaan pernikahan dengan cara memberikan surat penolakan beserta alasannya.

Setelah pemeriksaan dinyatakan memenuhi syarat maka calon suami, calon istri dan wali nikahnya menandatangani Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB) dan Surat Pernyataan Kebenaran Data.

C. Pengumuman Kehendak Nikah

Setelah persyaratan terpenuhi, PPN mengumumkan kehendak nikah (model NC) pada papan pengumuman di KUA Kecamatan tempat pernikahan akan dilangsungkan dan KUA Kecamatan tempat tinggal masing-masing calon mempelai.

     PPN tidak boleh melaksanakan akad nikah sebelum lampau 10 hari kerja sejak pengumuman, kecuali seperti yang diatur dalam pasal 3 ayat 3 PP No. 9 Tahun 1975 yaitu apabila terdapat alasan yang sangat penting misalnya salah seorang calon mempelai akan segera bertugas keluar negeri, maka dimungkinkan yang bersangkutan memohon dispensasi kepada Camat selanjutnya Camat atas nama Walikota/Bupati memberikan Dispensasi.

D. Pelaksanaan Akad Nikah

1.    Pelaksanaan Upacara Akad Nikah :

·         di Kantor

·         di Luar Kantor

2. Pemeriksaan Ulang :
Sebelum pelaksanaan upacara akad nikah PPN /Penghulu terlebih dahulu memeriksa /mengadakan pengecekan ulang persyaratan nikah dan administrasinya kepada kedua calon pengantin dan walinya untuk melengkapi kolom yang belum terisi pada waktu pemeriksaan awal di kantor atau apabila ada perubahan data dari hasil pemeriksaan awal. Setelah itu PPN/ Penghulu menetapkan dua orang saksi yang memenuhi syarat.

3.    Pemberian izin

Sesaat sebelum akad nikah dilangsungkan dianjurkan bagi ayah untuk meminta izin kepada anaknya yang masih gadis atau anak terlebih dahulu minta/memberikan izin kepada ayah atau wali, dan keharusan bagi ayah meminta izin kepada anaknya untuk menikahkan bila anak berstatus gadis.

4.  Sebelum pelaksanaan ijab qobul sebagaimana lazimnya upacara akad nikah bisa di dahului dengan pembacaan khutbah nikah, pembacaan istighfar dan dua kalimat syahadat

5.  Akad Nikah / Ijab Qobul

6.  Pelaksanaan ijab qobul dilaksanakan sendiri oleh wali nikahnya terhadap calon mempelai

pria, namun apabila karena sesuatu dan lain hal, wali nikah/calon mempelai pria dapat mewakilkan kepada orang lain yang ditunjuk olehnya.

7.  Penandatanganan Akta Nikah oleh kedua mempelai, wali nikah, dua orang saksi dan PPN

     yang menghadiri akad nikah.

8.  Pembacaan Ta’lik Talak

9.  Penandatanganan ikrar Ta’lik Talak

10.Penyerahan maskawin/mahar

11.Penyerahan Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah.

12.Nasihat perkawinan

13.Do’a penutup.